Sekretaris Daerah Kab. Buton Utara yang diwakili Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang juga selaku Plt Kadis Kominfo, La Nita, S.Pd, M.M mengikuti Raker Forum Sekda Se-Sultra tahun 2024 mengangkat tema” Optimalisasi Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik” bertempat di Hotel Claro, Kendari, Jum’at, 23 Februari 2024.
Rapat kerja Forum Sekda se-Sultra dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. Asrun Lio, M.Hum, Ph.D dihadiri Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Forkopimda Sultra, para Sekda Kab/Kota, Kadis Kominfo Prov. dan Kab/Kota, Para Kabag Pemerintahan, dan para Pengembang Aplikasi E-Office Kab/Kota Se-Sultra.
Dalam sambutan pengantarnya, Asrun Lio menjelaskan sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah salah satu pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang di dasari peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018.
Pepres ini menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE) diberbagai instansi pemerintah termasuk dalam penggunaan tanda tangan elektronik, pengelolaan elektronik dan proses-proses administrasi lainnya yang mengadopsi teknologi digital. Dengan regulasi ini pemerintah memiliki pedoman yang jelas dalam mendorong dan mengawasi pelaksanaan SPBE di seluruh jajaran instansi pemerintah. Jelasnya.
Melalui arahan Presiden RI, Joko Widodo pemerintah Daerah wajib mengintegrasikan layanan-layanan digital ke dalam satu portal layanan publik. Arah ini merupakan tanggung jawab utama bagi kita untuk dijadikan sebagai komitmen bersama dalam menyediakan pelayanan yang lebih terpadu dan terkoordinasi secara nasional. Arahan Joko Widodo ini sebagai upaya nyata untuk memenuhi harapan masyarakat dalam membangun sistem pelayanan publik yang modern, terjangkau dan responsif.
Rapat kerja ini diharapkan dijadikan sebagai media yang konstruktif sehingga ditemukan solusi-solusi inovatif untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dan meningkatkan performa SPBE di semua tingkatan pemerintah di Sultra. Dengan komitmen yang kuat dan kerjasama yang erat antara semua pemangku kepentingan diharapkan predikat SPBE Provinsi Sultra dapat ditingkatkan ke level yang lebih baik, menciptakan pemerintahan yang lebih kompetitif, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Harapnya.
Selanjutnya Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Dr. Ld Ahmad P Bolombo, A.P, M.Si selaku narasumber menjelaskan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bahwa SPBE merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan tujuan: pertama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel; kedua mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; ketiga mewujudkan sistem pemerintahan dunia188 berbasis elektronik yang terpadu.
Pada penerapan SPBE, Kemendagri memprioritaskan dua hal utama yaitu pertama pemanfaatan data kependudukan dengan NIK sebagai basis data SPBE; kedua layanan pemerintahan daerah berupa SIPD meliputi: a. Pembangunan Daerah; b. Keuangan Daerah, dan c. Pemerintah daerah lainnya.
Menurut Ahmad P Bolombo yang juga mantan Pj. Sekda Prov. Sultra menjelaskan kerangka kerja arsitektur SPBE medeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi.
Saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi dengan isu strategis SPBE meliputi: a. Isu tata kelola, b. Isu SDM, dan c. Isu sarana dan prasarana, jelasnya.
noeplath29 
janniem5705969 
deanszi815276066